Pelaku Usaha Minta Kemudahan Perizinan

Pelaku Usaha Minta Kemudahan Perizinan

BabelBantenBengkuluJabarJakartaJatengJatimKalbarKaltengLampungPapuaSumbarSumselSumutRMTV News Tickers Surat Pengunduran Diri Khofifah Belum Sampai Ke Meja Jokowi, 09 JAN…

Pelaku Usaha Minta Kemudahan Perizinan

• Babel
• Banten
• Bengkulu
• Jabar
• Jakarta
• Jateng
• Jatim
• Kalbar
• Kalteng
• Lampung
• Papua
• Sumbar
• Sumsel
• Sumut
• RMTV

News Tickers

• Surat Pengunduran Diri Khofifah Belum Sampai Ke Meja Jokowi, 09 JANUARI 2018 , 05:57:00
• Hasto: Pengganti Azwar Bisa Buat Gus Ipul Tersenyum, 09 JANUARI 2018 , 05:38:00
• Habib Aboe Mau Bamsoet Jadi Ketua DPR, 09 JANUARI 2018 , 05:10:00
• Jokowi: Demokrasi Kita Harus Mencerminkan Karakter Bangsa, 09 JANUARI 2018 , 04:55:00
• Kalpolri Sudah Rotasi Empat Perwira Yang Maju Pilkada, 09 JANUARI 2018 , 04:19:00

Pelaku Usaha Minta Kemudahan Perizinan

Kawasan Industri Dipatok Sedot Investasi Rp 250 T

SELASA, 09 JANUARI 2018 , 08:54:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Foto/Net

RMOL. Pelaku usaha optimis ka­wasan industri bisa menye­dot investasi Rp 250,7 triliun. Pemerintah diminta menjaga iklim investasi agar investor yakin menanamkan modalnya di Tanah Air. Apalagi, 2018 sudah masuki tahun politik. Berita Terkait Paling Tipis Di Kelasnya Askrida Syariah Pede Garap Market Share Di Atas 6 Persen BI Klaim Ekonomi Nasional Kuat Meski Dihantam Risiko Global Ketua Umum Himpunan Ka­wasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mengaku, optimis den­gan target pemerintah tersebut. Hal ini bercermin dari target pembangunan kawasan indus­tri. Dalam program Nawacita, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya menargetkan 10, namun realisas inya bisa mencapai 13 kawasan.
Meski begitu, Sanny menyebut, ada syarat yang harus dilakukan pemerintah. menurut dia, pe­merintan harus bisa meyakinkan investor bahwa iklim investasi tetap kondusif walaupun tahun ini ada Pilkad di 171 wilayah dan persiapan Pilpres.
"Dengan nilai investasi Rp 250 triliun, minimal pemerintah membuat iklim investasi positif. Terutama dengan adanya se­rangkaian kegiatan Pilkada, dan tahapan kegiatan Pilpres 2019," ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurut Sanny, proses per­izinan selalu menjadi penentu ketertarikan investor menanam­kan modalnya. Paket kebijakan ekonomi XVI tentang Upaya Percepatan Penerbitan Perizinan Berusaha Dari Tingkat Pusat Hingga Daerah dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha belum maksimal.
Selain itu, pembangunan in­frastruktur dasar dan faktor pendukung kegiatan di 13 ka­wasan industri harus dipercepat. Sanny juga menganggap penting insentif fiskal maupun nonfiskal bagi industri yang berinvestasi, baik di dalam kawasan indus­tri termasuk kawasan industri khusus (KEK).
"Kalau empat hal tersebut ter­penuhi, semoga dapat terealiasi targetnya. Yang menjadi daya tarik investor itu misalnya, ketenangan berusaha, perizinan yang mudah, cepat, transparan, dan adanya kepastian hukum. Ketersediaan infrastruktur dan utilitas yang mendukung kegia­tan industri dan adanya dukun­gan dari pemerintah," tuturnya.
Menteri Perindustrian (Men­perin) Airlangga Hartarto me­nargetkan 13 kawasan industri yang ada di Indonesia bisa menyedot investasi langsung mencapai Rp 250,7 triliun. Pe­merintah telah memberi kemu­dahan berinvestasi di kawasan industri, baik pemberian insentif fiskal maupun nonfiskal.
"Pemerintah memberi insentif pembentukan Satgas (satuan kerja) untuk penyediaan gas, lis­trik, air, SDM, lahan, tata ruang, dan lain-lain," katanya.
Ke-13 kawasan industri yang dimaksud ant ara lain berada di daerah Morowali, Sulawesi Tengah, Sei Mangkei, Sumat­era Utara, Bantaeng, Sulawesi Selatan, Gresik, Jawa Timur, Kendal, Jawa Tengah, dan Wil­mar Serang, Banten. Begitu juga di Dumai, Riau, Konawe, Su­lawesi Tenggara, Palu, Sulawesi Tengah, Bitung, Sulawesi Utara, Ketapang, Kalimantan Barat, Lhokseumawe di Aceh, dan Tanjung Buton do Riau.
Airlangga memproyeksi, in­vestasi industri secara keselu­ruhan sektor manufaktur pada 2018 sebanyak Rp 352 triliun. Catatannya, ekspor industri pengolahan nonmigas sampai November 2017 sebesar 114,67 miliar dolar AS, atau naik 14,25 persen dibandingkan periode sama pada 2016 sekitar 100,36 miliar dolar AS. ***

Berita Lainnya Selengkapnya

Paling Tipis Di Kelasnya

SELASA, 09 JANUARI 2018

Askrida Syariah Pede Garap Market Share Di ..

SELASA, 09 JANUARI 2018

BI Klaim Ekonomi Nasional Kuat Meski Dihant..

SELASA, 09 JANUARI 2018

Semoga Tidak Terulang, Pelayanan Makin Opti..

SELASA, 09 JANUARI 2018

Hunian Vertikal Dengan Sentuhan Nilai Buday..

SENIN, 08 JANUARI 2018

RR: Pantes Ekonomi Mandeg Di 5 Persen...

SENIN, 08 JANUARI 2018

VIDEO POPULER

Perceraian Ahok-Veronica Sesuai Saran Hotman?

, 08 JANUARI 2018 , 19:00:00

RR Pantas Ikut Pilpres 2019

, 08 JANUARI 2018 , 17:00:00

FOTO POPULER

PDIP Pengumuman Rekomendasi Pilkada

, 05 JANUARI 2018 , 01:47:00

Ketum GP Anshor Tasyakuran

, 05 JANUARI 2018 , 01:37:00

Pangeran Diponegoro Terluka

, 07 JANUARI 2018 , 06:46:00

Berita PopulerBerita Terkini

Perceraian Ahok-Veronica Sesuai Saran Hotman?

08 Januari 2018 17:09

KPK Bentukan Anies Terobosan Bongkar APBD Era Jokowi Hingga Djarot

05 Januari 2018 07:17

Politik Primordial Megawati dan Paceklik Gubernur Sumut

07 Januari 2018 12:56

Bisa Jadi Ahok Ikuti Jejak Thaksin Selamatkan Aset

08 Januari 2018 16:02

Usaha Halal Atlit Tunadaksa Dunia Ditutup Pemkot Solo

07 Januari 2018 12:35

Kalpolri Sudah Rotasi Empat Perwira Yang Maju Pilkada

09 Januari 2018 04:19

Jokowi Imbau Jangan Ciptakan Sengketa Di Pilkada

09 Januari 2018 03:43

LIRA Minta KPK Telisik Dugaan Mahar Politik Rahmat Effendi Di Pilkot Bekasi

09 Januari 2018 03:07

Perwira Polri Yang Belum Mengundurkan Diri Diminta Ikut Aturan Main

09 Januari 2018 02:34

Jokowi: Pilkada Serentak 171 Daerah Hanya Di Indonesia

09 Januari 2018 02:18

Trending Tag

# ANSHOR

# KSAU

# OTT

# PANGAN

# PILKADA

# SUKAMANAH

# PILKADA

Sumber: Google News | Warta 24 Morowali Utara